Opini,
Oleh : Syahrudin AP/Tim warga
TRIBUANANEWS.COM | Aceh Timur - Sabtu, 19 Juni 2021 Tim terdiri dari Syahrudin AP (media Tribuana group), Adi Silitonga, Kamaruddin, dan Aiyub (Tokoh Muda dan Pemuda Desa) berangkat dari Dusun Bedari Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur, sekira pukul. 08.00 WIB menuju lokasi Bukit Dinding Dusun Bedari Desa Rantau Panjang,
Kawasan Bukit Dinding dimana diketahui lahan masyarakat seluas 600 hektar diindikasi diklaim sebagai lokasi pembangunan Penangkaran Badak Sumatera yang dikelola oleh Yayasan Forum Konservasi Louser (FKL) beserta konsorsiumnya.
Kehadiran Tim media Tribuana group langsung kelokasi tersebut guna memastikan sejauh mana penguasaan lahan oleh masyarakat, dimana terkesan adanya klaim bahwa areal tersebut tidak sah secara hukum penguasaannya oleh pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur sesuai Regulasi yang berlaku.
Pernyataan terkesan klaim melanggar Regulasi terkait penguasaan lahan berstatus Areal Pengguna Lain (APL) oleh salah seorang unsur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Timur disinyalir atas perintah Bupati Aceh Timur saat mediasi dengan pihak masyarakat dan perwakilan Desa.
Saat berada didalam lokasi areal diklaim untuk pembangunan Penangkaran Badak Sumatera, terlihat jelas jalan dibangun masyarakat dengan dana swadaya hingga capai 3 kilo meter dari jalan induk Desa tembus ke Bayeun tepatnya mulai Simpang Bukit Dinding ke areal yang dikuasai masyarakat, disamping adanya jalan-jalan blok dalam aeeal menuju ke lahan masyarakat rata-rata sudah tembus dengan anggaran mencapai puluhabn juta setiap 1 (satu) pancangnya.
Tim juga menemukan banyak bekas tapak kaki baru bekas dilalui oleh warga pemilik lahan yang mendatangi lahannya. Tim telah membuktikan bahwa lahan masyarakat tersebut aktif meskipun masih terlihat tumbuhan hutan muda.
Keterangan berhasil dihimpun Tim media Tribuana group dari warga Desa, ada yang mengatakan pohon-pohon besar yang sengaja tidak ditumbangi karena menunggu saatnya yang tepat dan bernilai jual tinggi. Hasil penjualan kayu tersebut dapat digunakan untuk pembersihan lahan, karena warga pada umumnya berpenghasilan tidak tetap.
Dari hasil kajian lapangan serta survey oleh Tim media Tribuana group bersama warga yang mendampingi, kami berharap Bupati Aceh Timur Hasballah M. Thaib akrab disapa Rocky agar lebih mementingkan masyarakatnya yang notabene petani dibandingkan pengelolaan Badak Sumatera yang didatangkan dari luar Aceh.
Selanjutnya, Tim media Tribuana group beserta masyarakat meminta kepada Bupati Aceh Timur mempertimbangkan situasi, kondisi, dan status wilayah Desa Rantau Panjang yang semakin sempit areal pemukimannya. Desa Rantau Panjang dikelilingi oleh Hutan Lindung (HL), Hutan Cagar Alam (KSDA), dan Hutan Produksi (HP).
Bapak Bupati Aceh Timur yang terhormat, apakah anak cucu masyarakat Desa Rantau Panjang kedepannya harus terusir dari tanah leluhurnya? Apakah anak keturunan masyarakat Desa Rantau Panjang nantinya harus ber-Ekspansi seperti masyarakat zaman batu? Mohon pertimbangannya.
Bicara pembangunan, itu merupakan kepentingan bersama seluruh rakyat, tetapi harus kita garis bawahi, apakah kebijakan pembangunan harus mengorbankan rakyat awam yang memiliki hak yang sama dengan warga Negara lainnya?
Kami menelaah adanya kepentingan pribadi dan kelompok dibalik program pembangunan yang seoalah kepentingan daerah, masyarakat awam yang dikorbankan dalam hal ini. Mari buka mata hati demi keberlangsungan hajad hidup rakyat banyak. Mari laksanakan Sila yang ke-5 dari Pancasila, jika berada dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kepada putera-putera daerah Aceh Tkmur khususnya, putera Aceh pada umumnya, diharapkan agar tidak mementinhkan kepentingan pribadi dan kelompok kalian sehingga terkorbankan babyak rakyat yang tidak berdosa,"ingat itu wahai insan-insan yang berkepentingan dalam pembangunan Penangkaran Basak Sumatera di Aceh Timur".*
(Bersambung)
